Insentif Fiskal Jadi Taruhan
Capaian opini WTP juga menjadi dasar pemerintah pusat memberikan insentif fiskal Rp7,32 miliar kepada Lampung Tengah pada 2024. Artinya, setiap catatan buruk bisa berdampak langsung pada aliran dana dari pusat.
“Jika kelemahan seperti ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa terkikis, bahkan berisiko memengaruhi penerimaan insentif fiskal di masa depan,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Bandar Lampung.
—
Pola Lama Berulang?
Bagi sebagian kalangan, temuan BPK kali ini bukan hal baru. Tahun-tahun sebelumnya, Lampung Tengah juga sempat mendapat catatan serupa: kelebihan bayar, pertanggungjawaban tidak sesuai bukti, hingga transportasi fiktif.
“Setiap tahun selalu ada cerita soal belanja kader. Sekarang kembali terbukti, dana ratusan juta sempat ‘mengendap’ di tangan pejabat teknis,” ungkap sumber internal di Pemkab yang enggan disebut namanya.
—
Rekomendasi Tegas BPK
BPK meminta Bupati Lampung Tengah untuk mengambil langkah perbaikan nyata. Beberapa di antaranya:
1. Menjamin seluruh dana honorarium disalurkan langsung ke rekening kader tanpa melalui perantara.
