Selain itu, pihaknya berharap pemerintah kecamatan juga dapat bersikap proaktif dalam menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan, mengingat peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di wilayah setempat.
“Kami ingin ada transparansi dan kepastian. Kalau memang ada pelanggaran, harus ditindak. Kalau tidak ada, juga harus dijelaskan secara terbuka,” tambahnya.
LSM BASMI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kejelasan resmi dari pihak terkait, baik dari DLH maupun Kecamatan Terbanggi Besar. (Edi)
