Ketidakjelasan soal sewa mobil dinas mendorong desakan agar BPK, Inspektorat, maupun DPRD Lampung Utara melakukan audit menyeluruh. Audit dianggap penting untuk memastikan apakah anggaran sewa mobil dinas sesuai kebutuhan, atau justru menjadi celah pemborosan dan penyalahgunaan.
“Pemkab wajib terbuka soal anggaran sewa mobil dinas. Masyarakat perlu tahu berapa besar anggaran, untuk siapa saja mobil itu digunakan, siapa penyedia jasanya, dan apakah nilainya wajar. Kalau tidak transparan, potensi penyalahgunaan anggaran sangat besar,” ujar aktivis tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Lampung Utara melalui Kepala BPKAD, Ali Muhajir, belum memberikan keterangan resmi terkait detail anggaran sewa mobil dinas yang dipertanyakan. Publik kini menunggu keterbukaan Pemkab Lampung Utara, khususnya Sekwan dan BPKAD, agar persoalan ini tidak menjadi isu liar di masyarakat. (Lady/Red)
