Sikap Sekda yang memilih “lempar bola” ke BPKAD menimbulkan pertanyaan publik. Selama ini, Sekda dianggap sebagai pejabat sentral yang mengetahui arah kebijakan anggaran daerah, termasuk penggunaan kendaraan dinas pejabat. Namun, dalam kasus ini, Sekda memilih tidak membeberkan detail dan menyerahkan sepenuhnya kepada BPKAD.
Sejumlah aktivis dan pengamat anggaran menilai hal ini justru menguatkan kecurigaan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran sewa mobil dinas. “Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, harusnya Sekda bisa menjelaskan garis besar anggaran. Baru kemudian detail teknisnya disampaikan oleh BPKAD,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Lampung Utara.
Berdasarkan informasi yang beredar, alokasi anggaran sewa mobil dinas dalam APBD Lampung Utara nilainya cukup besar. Namun, rincian jumlah unit, jenis kendaraan, hingga penyedia jasa penyewaan kendaraan belum dipublikasikan secara jelas.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa anggaran sewa mobil dinas bisa jadi lebih boros dibandingkan dengan opsi pengadaan kendaraan baru. “Kalau anggarannya untuk sewa tiap tahun miliaran rupiah, sementara tidak ada kepemilikan aset kendaraan, jelas rakyat yang dirugikan. Ini perlu audit,” tegas sumber tersebut.
