Ia berharap evaluasi terhadap SK maupun Surat Edaran dilakukan secara menyeluruh dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Dengan demikian, polemik penataan kepengurusan K3S SD di Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan secara objektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Asisten I Setdakab Lampung Tengah Minta SK dan Surat Edaran K3S Dievaluasi, Sebut Diksi “Pelanggaran” Jadi Blunder
