“Kalau obat tidak tersedia, rumah sakit yang harus mencarikannya. Pada prinsipnya pelayanan pengobatan peserta JKN harus tuntas sampai selesai tanpa adanya iuran biaya, selama sesuai dengan ketentuan program JKN,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila hasil klarifikasi dan investigasi membuktikan adanya pelanggaran, rumah sakit dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika terbukti ada pelanggaran, tentu ada mekanisme sanksi. Tahap awal berupa surat peringatan tertulis dan dapat berlanjut sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, dr. Josi Harnos, menegaskan bahwa pada prinsipnya peserta BPJS Kesehatan tidak boleh dibebankan biaya tambahan saat memperoleh pelayanan kesehatan yang menjadi haknya.
“Secara umum, apabila masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan dan menggunakan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, maka seharusnya tidak ada iuran biaya yang dibebankan kepada pasien,” kata dr. Josi.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya pungutan atau biaya tambahan kepada peserta BPJS Kesehatan, maka hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena bertentangan dengan prinsip pelayanan program JKN.
“Kalau memang ada iuran biaya yang dimunculkan kepada peserta BPJS Kesehatan, tentu hal itu perlu dipertanyakan. Pada prinsipnya tidak boleh terjadi,” tegasnya.
