Lampung Tengah — Mantan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014–2019, Syamsudin, mengeluhkan sikap Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai sulit ditemui, meski dirinya sudah berulang kali berusaha meminta klarifikasi terkait Harga Perkiraan Sendiri (HPS) salah satu proyek pengadaan.
Menurut Syamsudin, ia telah lima kali mendatangi kantor ULP, namun Kepala ULP selalu tidak berada di tempat.
“Saya sudah datang lima kali ke kantor ULP, tapi selalu dibilang Kepala ULP-nya tidak ada di tempat. Padahal saya hanya ingin meminta penjelasan terkait dasar penetapan HPS itu,” ujar Syamsudin, Senin (3/11/2025).
Ia menilai, perhitungan HPS pada proyek tersebut terkesan tidak realistis karena selisihnya sangat kecil dari harga pasar.
