Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka, kepercayaan masyarakat Lima Puluh Kota terhadap pemerintah daerah berisiko terkikis. Saatnya pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui pihak-pihak terkait memberikan jawaban transparan dan konkret demi masa depan ribuan petani gambir yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini. Kebungkaman berkepanjangan hanya akan menambah daftar panjang pertanyaan tanpa jawaban dan memperpanjang penantian akan sebuah harapan.
Ketua Fraksi PAN Nurani, Marsanova Andesra, mengungkapkan bahwa secara resmi agenda kunjungan tersebut belum dibahas di tingkat fraksi. Namun, ia membenarkan adanya pembicaraan dengan Bupati terkait rencana pembangunan pabrik gambir di Lima Puluh Kota. “Menurut Bupati, pembangunan pabrik ini terkendala biaya besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran daerah. Perlu ada dukungan anggaran dari pusat,” ujar Marsanova.
Sementara itu, Mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan, menyoroti sikap DPRD yang kurang kritis. “Mestinya kita sebagai DPRD mempertanyakan urgensi, anggaran, dan termasuk izin keluar negeri. Apa manfaat dan tindak lanjut dari kegiatan dan program tersebut? Sebagai legislatif, kita memiliki hak pengawasan dan bertanya. DPRD itu kan pengawas, sebagai parlemen tentu punya hak khusus itu,” tegas Ferizal Ridwan. Rabu,(3/12/25)
