Data DJPK Tunjukkan Serapan APBD Lamteng Baru 50 Persen, Pakar HTN Soroti Ketidaksinkronan Pernyataan Bupati

Data DJPK Tunjukkan Serapan APBD Lamteng Baru 50 Persen, Pakar HTN Soroti Ketidaksinkronan Pernyataan Bupati

• Belanja Barang dan Jasa: 30,42%

• Belanja Modal: 23,56%

Belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik menjadi pos terendah, jauh dari klaim bahwa pembangunan berjalan cepat.

Pakar HTN: Ada Ketidaksinkronan Serius dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Dr. Yusdianto Alam,.M.H menilai perbedaan antara data DJPK dan pernyataan Bupati merupakan indikator serius adanya masalah dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!