3. Pemberdayaan kampung serta hilirisasi produk unggulan daerah.
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional.
5. Peningkatan keamanan dan stabilitas wilayah.
“Fokus pembangunan tahun depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, serta pemerataan hasil pembangunan hingga tingkat kampung,” terang Bupati.
Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2026 akan dilakukan secara mendalam, dengan menitikberatkan pada transparansi, efisiensi, dan pemerataan program antar wilayah.
“DPRD berkomitmen memastikan agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Setiap anggaran harus terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ketua DPRD.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen resmi Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat badan anggaran sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan APBD 2026. (ADV)
