Namun setelah pujian, Fraksi Golkar beralih ke kritik. Mereka menilai Nota Keuangan RAPBD 2026 masih menyalin dokumen PPAS tanpa mencerminkan hasil kesepakatan Banggar DPRD dan TAPD sebelumnya. “Artinya, kepatuhan dan komitmen pemerintah daerah atas kesepakatan mekanisme pembahasan APBD masih rendah dan perlu diperbaiki,” tegas Fajar.
Golkar juga menyoroti ketidaksesuaian data terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Bupati menyebut penurunan mencapai Rp204 miliar, sementara data fraksi mencatat pengurangan sekitar Rp124,64 miliar dibandingkan pagu 2025 setelah efisiensi. Untuk itu, Golkar mendesak penjelasan rinci terkait rancangan TKDD 2026, lengkap dengan perbandingan tahun sebelumnya. (AS)
