”Data dan informasi yang akurat dan terukur tersebut akan menghasilkan program data kebijakan yang akurat yang dapat dioperasionalkan secara efisisen dan efektif. Sehingga kita dapat menyesuaikan diri untuk terbiasa berkerja berdasarkan data dan menyediakan data data yang benar, baik secara menual maupun berbasis elektronik,” terangnya.
Tambahnya, dalam hal keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan.
“Untuk itu diperlukan tata kelola data yang baik, yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyenggaraan satu data Indonesia mulai dari Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (ADV)
