“Ada tapi saya lupa, seingat saya itu sudah diberikan kepada Panwascam,” kata Lukito.
Terkait hal ini, Korsek Bawaslu selaku kuasa pengguna anggaran diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN.
Panwascam meminta, permasalah ini segera menemui titik terang, sebab anggaran yang diberikan secara tunai itu untuk KPPS.
“Kami Panwascam merasa dirugikan karena ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti rapat dan lainnya namun tidak ada anggarannya karena tidak ada RKA,” pungkasnya. (Tim)
