Tak hanya soal harga, Gibran juga menyampaikan pemerintah akan memperkuat permodalan koperasi agar distribusi pupuk, kebutuhan produksi, hingga akses pembiayaan petani menjadi lebih mudah. Ia memastikan usulan bantuan alsintan, pembangunan irigasi, normalisasi saluran air, serta pembangunan jalan akan segera dikoordinasikan bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.
Perwakilan kelompok tani Sukadana turut meminta pemerintah segera menerbitkan kebijakan nasional mengenai harga dasar singkong sebagai payung hukum yang memberikan kepastian bagi petani. Mereka juga berharap pembangunan jaringan irigasi dan bantuan alsintan menjadi prioritas karena kondisi lahan yang didominasi sawah tadah hujan.
Menanggapi hal itu, Gibran menegaskan seluruh usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah.
“Nanti segera kami tindak lanjuti. Usulan dari kelompok tani akan kami prioritaskan,” katanya.
Dialog juga menyinggung persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Lampung. Warga menyampaikan kondisi sejumlah ruas jalan di Sukadana yang rusak sehingga menghambat aktivitas ekonomi, termasuk pengangkutan hasil pertanian.
Menjawab keluhan tersebut, Gibran mengakui persoalan jalan memang menjadi aspirasi yang hampir selalu diterimanya setiap kali berkunjung ke Lampung.
“Saya kalau ke Lampung pasti keluhannya jalan. Tapi tidak perlu saling lempar tanggung jawab antara provinsi, kabupaten, atau pusat. Nanti kita koordinasikan bersama. Jalan-jalan yang menopang kegiatan ekonomi akan kami prioritaskan,” tegasnya.
