Kebijakan tersebut bertujuan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan hukum, serta reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.
Melalui kerja sama lintas instansi yang akan dibangun, pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat diharapkan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan peran masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangannya, mendukung pemanfaatan lokasi serta sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Dr. Candra Puasati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung implementasi kebijakan pidana alternatif sebagaimana diamanatkan dalam KUHP yang baru.
