Ia menambahkan, keberadaan pendamping sangat penting dalam membantu penguatan administrasi kelompok, penyusunan rencana kerja, pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, pengembangan kemitraan, akses pasar, hingga pengembangan produk unggulan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Habibie juga menekankan pentingnya keterlibatan media dalam pendekatan pentahelix. Menurutnya, publikasi memiliki peran strategis dalam memperluas informasi, membangun dukungan publik, serta menunjukkan capaian kegiatan Perhutanan Sosial kepada masyarakat luas.
Selain itu, forum juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung. Keterlibatan OJK dinilai dapat mendukung akses kelompok Perhutanan Sosial terhadap layanan keuangan melalui peningkatan literasi keuangan, akses pembiayaan, serta pengembangan skema dukungan usaha berbasis kawasan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap penyusunan Dokumen IAD Makmur Lestari dapat berjalan secara partisipatif, berbasis data, dan menghasilkan rencana aksi yang operasional.
Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah, KPH, BPDAS, kelompok Perhutanan Sosial, akademisi, dunia usaha, media, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan kawasan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
