“Kami meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak yang berwenang sebagai penanggung jawab pengadaan barang dan jasa di DPRD Lampung Tengah. Jangan sampai hak-hak pers dikebiri hanya karena persoalan birokrasi,” pungkas Feni.
Pembayaran Publikasi Tertunda, Media Minta Kepastian Hukum ke DPRD Lampung Tengah
