Salah satu kelemahan mendasar adalah absennya pemahaman Kepala Daerah terhadap manajemen risiko fiskal. Dua hambatan utama yang selama ini menjadi alasan klasik—ketakutan birokrasi (fear of audit) dan lemahnya pengawasan internal—seharusnya bisa diatasi bila Kepala Daerah mampu memberikan kepastian hukum, memimpin TAPD secara proaktif, dan mempercepat proses lelang dini. Ketika hal-hal mendasar ini gagal dijalankan, maka kegagalan itu tidak lain adalah cermin lemahnya political will dan rapuhnya kepemimpinan strategis.
Konsekuensi serapan rendah juga tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah pusat melalui Kemendagri maupun Kemenkeu memiliki instrumen sanksi dan tindakan korektif. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) sangat bergantung pada capaian serapan anggaran sebelumnya. Dengan kata lain, daerah yang gagal menyerap anggaran berpotensi kehilangan akses pembiayaan penting untuk pembangunan, terlepas apakah hambatannya bersifat objektif atau tidak.