Hingga kini belum ada keterangan resmi apakah ketentuan yang disebut berasal dari arahan kejaksaan berlaku secara formal atau hanya sebatas kesepahaman teknis di lapangan. Namun sejumlah praktisi hukum menegaskan, informasi anggaran seharusnya tetap ditampilkan secara utuh di papan proyek agar publik dapat mengawasi dengan jelas.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut akuntabilitas penggunaan dana publik di sektor pendidikan. Banyak pihak mendesak inspektorat daerah dan kejaksaan untuk memberikan penegasan aturan yang seragam, agar praktik pemasangan papan informasi tidak menimbulkan kecurigaan dan transparansi penggunaan dana pendidikan benar-benar terjaga. (Tim)
