Menurut Kholidi, persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya isi surat, tetapi juga alasan dan momentum penerbitannya.
“Mengapa lima poin penting yang sangat mendasar dalam pelaksanaan program APBN ini tidak ditegaskan sejak awal kepada para penerima proyek,” kata Kholidi, Sabtu (20/9/2026).
Ia menilai, larangan pungutan, komitmen integritas, pakta integritas, mekanisme pelaporan serta kanal pengaduan semestinya sudah menjadi bagian dari pengendalian program sejak awal pelaksanaan.
Kholidi kemudian menyoroti ketentuan dalam surat yang mewajibkan sekolah penerima program menandatangani pakta integritas.
Menurutnya, pakta tersebut penting karena berkaitan dengan upaya mencegah penyimpangan, gratifikasi, tekanan maupun intimidasi selama pelaksanaan program.
“Ini memunculkan pertanyaan, apakah di Lampung Tengah juga terjadi dugaan praktik permintaan fee proyek pada program revitalisasi,” ujarnya.
Namun, Kholidi tidak menyebut adanya bukti bahwa praktik tersebut telah terjadi di Lampung Tengah. Pertanyaannya lebih diarahkan pada perlunya keterbukaan mengenai kondisi pelaksanaan proyek serta alasan Disdikbud menerbitkan surat tersebut pada saat program telah berjalan.
Minta Pengawasan Tak Berhenti di Surat
Kholidi juga menyoroti poin keempat dan kelima dalam surat Disdikbud. Kedua poin tersebut pada intinya membuka ruang bagi pihak sekolah untuk menyampaikan laporan apabila menghadapi tekanan, intervensi atau permintaan imbalan yang mengatasnamakan dinas.
Menurutnya, keberadaan kanal pengaduan perlu diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas sehingga pihak sekolah tidak hanya mengetahui ke mana harus melapor, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa laporan mereka akan ditangani.
