Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat sebagai bentuk pembinaan yang lebih edukatif dan berorientasi pada pemulihan.
Sebanyak delapan OPD dilibatkan sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (LHPKPP), serta Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Kepala Bapas Kelas II Metro, Sudarso, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atas dukungan dan komitmen yang diberikan dalam membangun sinergi pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah memfasilitasi penandatanganan MoU dan PKS ini. Bapas Kelas II Metro memiliki wilayah kerja yang meliputi Lampung Timur, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” ujar Sudarso.
Menurutnya, kerja sama tersebut akan memperkuat koordinasi antarinstansi sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung reintegrasi sosial bagi anak.
