Selain itu, angka pengaduan selama pelaksanaan SPMB dinilai relatif rendah dan masih berada dalam batas normal. Sementara kuota jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu maupun penyandang disabilitas juga berhasil terserap sesuai sasaran.
Meski demikian, Disdikbud tetap menerima sejumlah aduan dari masyarakat. Aduan tersebut mayoritas berkaitan dengan kendala login sistem, verifikasi dokumen, penentuan titik koordinat tempat tinggal, hingga perbaikan data Kartu Keluarga.
“Petugas posko memberikan pendampingan sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai sistem perangkingan yang terbuka. Apabila diperlukan, kami juga memberikan alternatif penyaluran ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung,” jelasnya.
Nur Rohman menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, kendala teknis yang paling menonjol pada SPMB 2026 berasal dari sinkronisasi data kependudukan dan penentuan titik koordinat geografis calon peserta didik.
Usai pelaksanaan SPMB, Disdikbud Lampung Tengah akan memfokuskan program kerja pada transformasi tata kelola aparatur berbasis data, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Target besar kami adalah mewujudkan ‘Pendidikan untuk Semua’ yang merata, inklusif, dan adaptif. Kami ingin memastikan seluruh anak di Lampung Tengah memperoleh hak pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan daerah,” tegasnya.
