Pada kesempatan itu, Azwar Hadi juga menyampaikan kabar menggembirakan terkait hasil pemeriksaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut diterima melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan pada 29 Mei 2026. Raihan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena merupakan opini WTP kedelapan kali secara berturut-turut yang berhasil diraih Kabupaten Lampung Timur.
Dalam laporan yang disampaikan kepada DPRD, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,32 triliun atau 99,09 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp277,57 miliar atau 99,85 persen serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebesar Rp2,04 triliun atau 98,98 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp2,30 triliun atau 93,83 persen dari anggaran yang direncanakan. Angka tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp1,56 triliun, belanja modal Rp260,31 miliar, belanja tidak terduga Rp17,11 miliar, serta belanja transfer Rp462,40 miliar.
Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur membukukan surplus anggaran sebesar Rp20,85 miliar. Setelah ditambah pembiayaan netto sebesar Rp109,10 miliar, daerah mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp129,96 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
