“Memang pernah ada pemanggilan dan pengumpulan bersama kepala puskesmas lainnya. Tapi bukan terkait fee rujukan atau klaim BPJS fiktif. Kegiatan itu hanya sosialisasi cakupan kerja sama dan penilaian kepatuhan untuk mencapai target,” jelasnya melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah, dr. Josi Harnos, mengaku belum mengetahui secara rinci tindak lanjut dari persoalan tersebut.
“Untuk kami, ranah itu sudah kami kembalikan ke BPJS karena hak dan kewenangan ada pada mereka, dan tidak berkaitan langsung dengan Dinas Kesehatan. Ini terkait penyelenggaraan JKN, sehingga BPJS yang berwenang melakukan audit. Sejauh ini kami belum dilibatkan, namun jika dibutuhkan, Dinas Kesehatan siap membantu,” ujarnya. (Red)
