“SK saya masih aktif sebagai anggota BPD Desa. Saya sudah sering menanyakan, namun tetap belum ada pembayaran. Insentif saya itu Rp 550.000 per bulan ditambah tunjangan. Saya hanya meminta hak saya. Dari tahun 2024 sampai sekarang 2025 belum pernah dibayar,” tegasnya.
Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan anggota BPD lain yang merasa hak mereka diabaikan. Padahal, insentif merupakan bentuk penghargaan atas tugas serta tanggung jawab BPD dalam mengawasi dan mendukung pembangunan desa.
Saat Ketua BPD Fotoni dimintai keterangan, ia membenarkan bahwa insentif untuk dua anggota BPD berinisial NT dan SY memang masih berada padanya.
“Benar insentif mereka berdua masih ada dengan saya, dan itu bukan saya tahan. Saya ingin menanyakan dulu soal kinerja mereka berdua, dan hal ini akan saya kumpulkan di kantor desa. Masak iya kami memberikan gaji kepada mereka berdua yang selama ini tidak bekerja sebagai anggota BPD,” kata Fotoni.
