Lampung Tengah — Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah mengeluhkan dugaan adanya permintaan fee sebesar 15 persen yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan terhadap dana bantuan Revitalisasi Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dugaan tersebut mencuat setelah beberapa kepala sekolah secara terbuka mengungkapkan adanya potongan dana tersebut. Mereka menilai, pemotongan itu sangat memberatkan karena dari bantuan revitalisasi, sekolah juga masih harus membayar kewajiban pajak.
“Kemarin itu sudah diambil 15 persen. Kalau sudah dipotong segitu, kami mau bayar pajaknya bagaimana? Apa iya harus nombok pakai uang pribadi?” keluh salah satu kepala sekolah.
Para kepala sekolah menilai, program revitalisasi sejatinya sangat membantu peningkatan mutu pendidikan di Lampung Tengah. Namun di sisi lain, adanya dugaan potongan dana justru menimbulkan beban baru bagi pihak sekolah dan berpotensi menjadi masalah hukum jika ditemukan aparat penegak hukum (APH).
