Golkar juga menyoroti berkurangnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026 yang diperkirakan turun Rp124,64 miliar dibandingkan tahun 2025 setelah efisiensi. Mereka meminta penjelasan rinci terkait rancangan TKDD 2026, lengkap dengan perbandingan terhadap realisasi tahun sebelumnya.
Terkait arah kebijakan anggaran, Golkar menilai Pemda terlalu fokus pada rutinitas belanja sehingga mengabaikan layanan dasar. Fraksi mendesak agar alokasi anggaran difokuskan pada lima bidang wajib sesuai amanat UU 23/2014 dan PP 2/2018, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, trantibumlinmas, dan sosial.
“Di pendidikan, anggaran jangan hanya habis untuk gaji dan operasional, tapi harus menyentuh peningkatan kualitas pembelajaran, sarana prasarana, dan distribusi guru. Di kesehatan, jangan hanya kuratif dan gaji, tapi juga promotif-preventif seperti imunisasi, gizi, dan pencegahan stunting,” kritik Golkar.
Dalam bidang pekerjaan umum, Golkar menilai komitmen pada infrastruktur dasar air minum dan sanitasi masih minim. Sementara di Trantibumlinmas, alokasi untuk mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan pelatihan SDM masih jauh dari cukup. Di bidang sosial, kebijakan memang mulai menyentuh layanan dasar, namun anggaran terbatas untuk kebutuhan disabilitas, lansia, anak terlantar, hingga tanggap darurat bencana sosial.
