Lampung Tengah — Dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dalam Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah mencuat. Sejumlah kepala sekolah penerima bantuan mengaku mendapat permintaan uang yang diduga berasal dari oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah.
Program tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, penerima bantuan tersebar di sejumlah wilayah Lampung Tengah.
Sejumlah kepala sekolah yang ditemui mengungkapkan bahwa dugaan permintaan setoran tersebut muncul ketika mereka mengurus berbagai keperluan terkait program revitalisasi, baik di Jakarta maupun di Lampung.
Beberapa sekolah bahkan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebagian penerima juga disebut telah memperoleh pencairan dana tahap pertama.
Salah seorang kepala sekolah penerima bantuan, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku adanya permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan.
“Iya, setornya 15 persen. Diberikan kepada oknum pejabat dinas yang meminta, ketika pencairan tahap awal,” ujarnya.
Menurut sumber tersebut, permintaan itu tidak sekadar disampaikan sebagai imbauan. Kepala sekolah yang disebut tidak mampu memenuhi permintaan tersebut, menurut pengakuannya, mendapat tekanan berupa ancaman bahwa bantuan dapat dialihkan kepada sekolah lain.
