Lampung Tengah — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan surat pernyataan terkait pencegahan pungutan liar dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.
Penerbitan surat tersebut menjadi perhatian karena dilakukan ketika program revitalisasi tengah berjalan dan hanya berselang setelah mencuatnya kasus dugaan permintaan fee proyek revitalisasi yang berujung operasi tangkap tangan (OTT) aparat penegak hukum di Sumatera Selatan.
Surat bernomor 400.3.13/178/D.a.VI.01/2026 itu ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Dr. Nur Rohman, pada Sabtu, 19 September 2026.
Dalam dokumen tersebut, Disdikbud menegaskan komitmen untuk mencegah praktik pungutan, permintaan imbalan, komisi, maupun pemberian dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan proyek revitalisasi.
Selain larangan pungutan, surat itu juga memuat komitmen terhadap integritas, transparansi dan akuntabilitas. Sekolah penerima program diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan.
Disdikbud juga meminta pihak satuan pendidikan melaporkan apabila mendapatkan tekanan atau intervensi yang mengatasnamakan dinas.
Untuk mendukung mekanisme tersebut, dinas mencantumkan saluran pengaduan yang dapat digunakan sekolah, antara lain melalui WhatsApp 0821 8151 6880, akun media sosial disdikbud_lamtengkab, serta surat elektronik disdikbud@lampungtengahkab.go.id.
Dalam poin pertama surat tersebut ditegaskan bahwa Disdikbud Lampung Tengah tidak membenarkan dan tidak mentoleransi segala bentuk pungutan, permintaan imbalan, komisi, maupun pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.
Kholidi Pertanyakan Waktu Penerbitan Surat
Penerbitan surat tersebut kemudian mendapat perhatian dari masyarakat yang peduli terhadap sektor pendidikan Lampung Tengah, Kholidi.
