“Di sini lidah saya cocok, kantong saya juga cocok,” ujarnya.
Beliau kemudian menjelaskan bahwa penghasilan seorang pegawai negeri harus dikelola dengan bijaksana karena ada kebutuhan keluarga yang perlu dipenuhi.
“Kita ini tahu, Bang, berapa penghasilan seorang PNS. Kalau makan di restoran besar, mana cukup? Kita punya keluarga yang membutuhkan biaya. Jadi, harus pandai mengatur pendapatan,” katanya.
Saya membenarkan perkataan tersebut dalam hati.
Dari percakapan sederhana itu, saya menangkap sebuah pelajaran bahwa kedudukan tidak harus membuat seseorang kehilangan kesederhanaan. Justru, kemampuan mengendalikan diri dan memahami tanggung jawab pribadi merupakan bagian penting dari karakter seseorang.
Bagi saya, pengalaman itu menjadi pintu untuk mengenal lebih jauh pandangan beliau mengenai kehidupan dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Namun, ada satu pernyataan yang hingga kini paling membekas dalam ingatan saya.
“Pungli Itu Haram!”
Percakapan siang itu berlangsung hangat. Kami membicarakan berbagai hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan prinsip hidup.
Di tengah perbincangan tersebut, saya mendengar sebuah pernyataan tegas dari H. Marsan.
“Bagi saya, PUNGLI ITU HARAM!” tegasnya.
Kalimat itu membuat saya tertegun.
Bagi saya, pernyataan tersebut bukan sekadar rangkaian kata yang terdengar lantang. Ada pesan moral yang kuat di dalamnya, terutama ketika dikaitkan dengan tanggung jawab seseorang yang dipercaya menduduki jabatan publik.
Pungutan liar bukan hanya persoalan uang. Lebih dari itu, praktik tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat, etika pelayanan, dan kehormatan seseorang dalam menjalankan amanah.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak sesuai ketentuan. Karena itu, kewenangan yang melekat pada sebuah jabatan semestinya digunakan untuk melayani, bukan dimanfaatkan demi keuntungan yang tidak semestinya.
Di sinilah integritas seorang pejabat diuji.
Menurut saya, keberanian menyatakan bahwa pungutan liar merupakan sesuatu yang harus ditolak adalah pesan moral yang penting. Namun, nilai integritas tentu tidak berhenti pada ucapan. Ia harus tercermin dalam perilaku, keputusan, serta cara seseorang menjalankan tanggung jawabnya.
Saya tidak bermaksud menempatkan seseorang sebagai manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga sikap dan tindakannya. Akan tetapi, pernyataan H. Marsan saat itu memberikan kesan mendalam bagi saya tentang pentingnya memegang prinsip.
Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, kita membutuhkan lebih banyak teladan mengenai kejujuran dan tanggung jawab.
Bukan sekadar orang yang pandai berbicara tentang integritas, melainkan mereka yang bersedia menjadikan nilai tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan amanah.
Kini, situasi dan kedudukan beliau telah berubah dari masa ketika kami pertama kali bertemu. Namun, kenangan tentang percakapan di kedai sederhana itu tetap tersimpan dalam ingatan saya.
Bagi saya, justru dari percakapan yang tidak berlangsung di ruang rapat atau forum resmi itulah, sebuah pesan moral terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Amanah Kepemudaan dan Masa Depan Lampung Timur
Saat ini, H. Marsan dipercaya oleh Bupati Lampung Timur untuk mengemban tugas di bidang kepemudaan, sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan ini.
