“Kalau seperti ini, kami jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan ada ‘main mata’ antara camat dengan pihak perusahaan. Ini yang membuat kepercayaan publik bisa hilang,” tegasnya dengan nada keras.
Menurutnya, pemerintah kecamatan tidak boleh menjadi tameng bagi perusahaan, apalagi dalam kasus yang menyangkut dugaan pencemaran lingkungan dan kerugian warga.
“Jangan sampai camat justru terlihat melindungi perusahaan. Tugasnya itu melayani dan membela masyarakat, bukan diam saat rakyatnya dirugikan,” ujarnya.
BASMI pun menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan sikap dari pemerintah kecamatan dan tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan.
