Ketika ditanya apakah dengan sistem baru tersebut masih ditemukan penerima bantuan yang tidak lagi memenuhi kriteria miskin atau rentan, Ari mengakui hal itu masih dimungkinkan terjadi.
“Masih dimungkinkan, karena data sosial ini sangat dinamis. Oleh karenanya di dalam SIKS-NG sudah ada mekanisme pengusulan dan pemutakhiran data sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2025,” terangnya.
Ia berharap dengan adanya sistem DTS-EN yang lebih terintegrasi, proses pembaruan data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat agar program bantuan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.
“Kami ingin data ini menjadi acuan tunggal dalam setiap kebijakan sosial, supaya program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (Edi)
