LIMAPULUH KOTA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah terkait Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2026. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menilai RAPBD 2026 masih jauh dari harapan, belum menyentuh akar persoalan, dan berpotensi mengancam kualitas layanan dasar masyarakat.
Sebelum menyampaikan pandangan, Fajar Rillah Vesky mewakili Fraksi Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada keluarga besar TNI—Kodim 0306/50 Kota, Batalyon 131/Braja Sakti Payakumbuh, Kompi Senapan Tanjung Pati, dan Denzipur 2 Prasada Sakti/Padang Mengatas—yang akan merayakan HUT TNI ke-80. Ucapan selamat juga diberikan kepada Bupati Safni atas apresiasi Menteri Pertanian terhadap komoditi unggulan gambir yang diharapkan memberi dampak positif bagi petani dan pedagang.
Fraksi Golkar turut mengapresiasi kinerja Bupati, Sekda, Asisten, para Kepala OPD, serta jajaran Pemda yang telah menjalankan program dan kegiatan berbasis pokok pikiran (pokir) DPRD tahun anggaran 2025. Namun, Golkar mendesak agar program yang belum terlaksana segera direalisasikan sebelum akhir tahun anggaran.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyoroti estimasi pendapatan RAPBD 2026 yang dinilai masih stagnan, sama dengan dokumen PPAS 2026 sebelum disepakati. “Padahal Banggar DPRD dan TAPD telah menyetujui perubahan estimasi pendapatan dan belanja sebelum penetapan KUA-PPAS 2026. Ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap kesepakatan pembahasan APBD,” tegas Fajar Rillah Vesky.
